Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah

A.    Pengertian Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Secara teoritis dikenal dua macam lembaga keuangan yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Adapun peranan utama dari kedua lembaga ini relatif sama yaitu sebagai perantara keuangan (financial intermediation) antara surplus units (ultimate lenders) dengan defisit unit (ultimate borrowers).[1]

Ada beberapa pandangan tentang lembaga keuangan, sebagai berikut:

1.                  Menurut SK Menkeu RI No. 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.[2] Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

2.                  Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset nonfinansial atau aset riil. Lembaga keuangan memberikan pembiayaan/kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Di samping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana.[3]

3.                  Menurut Syarif Wijaya mendefinisikan lembaga keangan dengan embaga yang berhubungan dengan penggunaan uang kredit atau lembaga yang berhungan dengan proses penyaluran simpanan keinvestasi.[4] Lembaga keuangan biasanya memeberikan pembiayaan/kredit kepada nasabah yang menanamkan dananya dalam bentuk surat-surat berharga. Disamping itu lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jenis tabungan, asuransi, program pensiun dan penyediaan sistem pembayaran. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan.

4.                  Kasmir mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.[5] Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau bahkan kedua-duanya yakni menghimpun dan menyalurkan dana.

Dari berbagai pendapat di atas dapat dipahami bahwa lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Sesuai dengan sistem keuangan yang ada maka dalam operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.

            Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem syariah  Lembaga Keuangan Syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosial ekonomi masyarakat islam.

B.     Fungsi-Fungsi Lembaga Keuangan

Fungsi lembaga keuangan dapat ditinjau dari empat aspek, yaitu dari sisi jasa-jasa penyedia financial, kedudukanya dalam sistem perbankan, sistem finansial, dan sistem moneter. Keempat fungsi lembaga keuangan tersebut yaitu:

a.                 Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi jasa-jasa penyediaan finansial. Jasa-jasa finansial yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Di antara fungsi lembaga keuangan sebagai penyedia jasa-jasa finansial antara lain:

1.      Fungsi tabungan

Sistem pasar keuangan dan lembaga keuangan menyediakan instrumen untuk tabungan bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana setelah pemenuhan kebutuhan dasar (konsumsi). Di samping itu, bagi masyarakat penabung yang masih memiliki idle money (uang yang tidak digunakan) dapat mengalirkan dananya melalui pasar keuangan yang kemudian digunakan untuk investasi sehingga barang-barang dan jasa-jasa dapat diproduksi.

2.      Fungsi Penyimpanan Kekayaan

Instrumen keuangan yang diperjual-belikan dalam pasar uang dan pasar modal menyediakan suatu cara untuk menyimpan kekayaan yaitu dengan cara menahan nilai aset yang dimiliki di samping menerima pendapatan dalam jumlah tertentu. Saham, obligasi dan instrumen keuangan lain yang diperjualbelikan di pasar modal di pasar uang dan pasar modal menjanjikan suatu pendapatan dengan resiko tertentu.

3.      Fungsi Transmutasi Kekayaan

Dimana lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji memberikan imbalan kepada pemilik dana. Bentuk janji-janji tersebut pada dasarnya adalah pembiyaan/ kredit yang diberikan kepada unit defisit dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan. Lembaga keuangan dalam membiayai aset tersebut daperoleh dengan menerima simpanan dari para penabung (surplus unit) yang jangka waktunya diatur kebutuhan penabung. Lembaga keuangan sebenarnya hanyalah mengalihkan kewajiban menjadi aset dengan jangka waktu jatuh tempo sesuai dengan keinginan penabung. Proses pengalihan kewajiban oleh lembaga keuangan  menjadi aset disebut transmutasi kekayaan. Dalam sistem syariah proses transmutasi kekayaan tersebut haruslah didasari oleh akad/kontrak yang jelas, transparan dan sah secara syariah.

4.      Fungsi Likuiditas

Likuiditas berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen keuangan dapat dengan mudah dicairkan melalui mekanisme pasar keuangan. Obligasi atau saham dan instrumen keuangan lainnya menjanjikan keuntungan dengan resiko yang relatif kecil. Pasar uang dan pasar modal menyediakan suatu cara untuk mengkonversi instrumen-instrumen tersebut menjadi uang tunai. Lembaga keuangan depositori menyediakan berbagai alternatif instrumen simpanan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi.

5.      Fungsi Pembiayaan/Kredit

Di samping untuk menyediakan likuiditas  dan mempermudah arus tabungan menjadi investasi dalam rangka menyimpan kekayaan, pasar keuangan menyediakan pembiayaan atau kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi ekonomi. Konsumen membutuhkan pembiayaan atau kredit untuk membeli barang-barang misalnya rumah, mobil, dan sebagainya. Sedangkan pengusaha menggunakan fasilitas pembiayaan atau kredit untuk membeli barang untuk tujuan produksi, membangun gedung, membeli mesin, membayar gaji atau deviden kepada pemegang saham, dan sebagainya.

6.      Fungsi Pembayaran

Sistem keuangan menyediakan mekanisme atas transaksi barang dan jasa-jasa. Instrumen pembayaran yang tersedia antara lain cek, giro, bilyet, kartu kredit, termasuk mekanisme kliring dalam perbankan. Dengan mekanisme pembayaran dan produk seperti itu tidak hanya kenyamanan yang diciptakan tetapi juga perputaran dana.

7.      Fungsi Diversifikasi Risiko

Pasar keuangan menawarkan kepada unit usaha dan konsumen proteksi terhadap jiwa, kesehatan dan resiko pendapatan dan kerugian. Hal tersebut dapat dilakukan pada industri asuransi.

8.      Fungsi Manajemen Portofolio

Yakni sebagai penyedia jasa keuangan yang dapa memberikan kenyamanan, proteksi terhadap kecurangan, kualitas pilihan investasi, biaya transakasi yang rendah, dan pajak pendapatan.

9.      Fungsi Kebijakan

Pasar keuangan telah menjadi instrumen pokok yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan memengaruhi inflasi melalui kebijakan moneter.

b.                Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan. Lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan berfungsi sebagai bagian yang terintegrasi dari unit-unit yang diberi kuasa atau memiliki kewenangan  mengeluarkan uang giral (penciptaan uang) dan deposito (time deposit). Perbankan melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana di samping menyelenggarakan kegiatan-kegiatan jasa perbankan baik dalam negeri maupun luar negeri.

c.                 Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangn dari sistem moneter. Lembaga keuanagan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dari sistem moneter berfungsi menciptakan uang (money). Tujuan kebijakan moneter islam tidak berbeda dengan tujuan moneter konvensiona, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal) sehingga pertumbuhan kebutuhan ekonomi dapat tercapai. Sistem moneter merupakan sistem moneter yang terdiri dari sistem perbankan dan keuangan lainnya yang memiliki karakteristik bank tetapi tidak menciptakan uang. Kewajiban moneter sistem perbankan adalah M1 dan M2, dimana M1 adalah uang kertas dan logam ditambah simpanan dalam bentuk rekening koran (demand deposits). M2 adalah M1 + tabungan + deposito berjangka (time deposit) pada bank-bank umum sedangkan M3 adalah M2+ tabungan + deposito berjangka pada lembaga-lembaga tabungan nonbank. Dalam ekonomi islam uang bank dalam bentuk giro dan cek bukanlah dianggap uang, melainkan dookumen perintah secara tertulis untuk melakukan transfer uang.

d.                Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari kedudukan lembaga  keuangan dari sistem finansial. Lemabga keuangan ditinjau dari kedudukan lembaga keuangan dari sistem finansial berfungsi sebagai bagian dari jaringan yang terintegrasi dari seluruh lembaga keuanagan yang ada dalam sistem ekonomi. Struktur sistem finansial terdiri dari sistem perbankan, sistem moneter dan sistem perbankan lainnya. Lembaga keuangan lainnya dapat berupa lembaga pembiyaaan, asuransi, modal ventura, dan lain-lain. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga yang ada dalam sistem ini akan memengaruhi jumlah uang beredar atau kewajiban moneternya. Di samping itu, lembaga keuangan syariah merupakan bagian integral dari upaya pelaksanaan ajaran islam.[6]

C.     Bentuk-Bentuk Lembaga Keuangan

Sistem keuangan indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan Bank dan lembaga Keuangan Bukan Bank. Dapat diuraikan sebagai berikut:

a.       Lembaga Keuangan Bank

Dalam pembicaraan kita sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya, dan juga sebagai tempat tukar menukar uang, memindahkan uang atau memerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Prof G..M. Verryn Stuart dalam bukunya Bank Politik mengatakan “Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehkan dengan orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

A. Abdurrahman dalam Enxiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan menjelaskan bahwa “Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan, dan lain-lain.[7]

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan BANK adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian diatas dapat kita jelaskan lagi secara lebih luas bahwa bank adalah perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Disamping  itu perbankan juga melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung lainnya. Jasa-jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan penghimpunan dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kreditmaupun tidak langsung. Jasa perbankan lainnya antara lain meliputi:

•       jasa pemindahan uang (Transfer)

•       jasa penagihan (inkaso)

•       jasa kliring (Clearing)

•       jasa penjualan mata uang asing (Valas)

•       jasa safe Deposit Box

•       Travellers Cheque

•       Bank Card

•       Bank draft

•       Letter of Credit (L/C)

•       Bank Garansi dan Refrensi Bank

•       Serta jasa bank lainnya.

Maka semakin banyak ragam produk yanhg ditawarkan dilihat dari kemampuan bank dari segi pemodalan, manajemen, serta fasilitas yang dimilikinya.[8]

Lembaga keuangan bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Lembaga keuangan terdiri dari:

1.      Bank Umum Syariah

Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan meayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama bank komersial dan dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum nondevisa. Bank umum yang berstatus devisa memiliki produk yang lebih luas daripada bank yang berstatus nondevisa, antara lain dapat melaksanakan jasa yang berhubungan denganseluruh mata uang asing atau jasa bank keluar negri.

Bank umum, berfungsi sebagai pencipta uang giral dan uang kuasi, dengan tujuan mempertemukan antara penabung dan penanam modal, dan menyelenggarakan lalu lintas pembayaraan yang efisien. Sejak dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 bank umum terdiri dari bank konvensional dan bank syariah dan belakang di sahkan pula UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam rapat paripurna DPR tanggall 17 juni 2008 yang menjadi payung hukum perbankan syariah nasional dimana Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

2.      Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank pembiayaan Syariah berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi ditingkat regional dengan berlandaskan kepada prinsip syariah pada sistem  konvensional dikenal dengan Bank Perkreditan Rakyat. Produk yang ditawarkan oleh bank pembiayaan rakyat syariah relatif sempit jika dibandingkan dengan Bank Umum. 

b.      Lembaga Keuangan Non-Bank

Lembaga keuangan non-bank (nondepositori) adalah lembaga keuangan yang lebih terfokus kepada bidang penyaluran dana dan masing-masing lembaga keuangan mempunyai ciri-ciri usahannya sendiri.

Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung mengimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat, terutama guna pembiayaan investasi perusahaan-perusahaan.[9]

Lembaga keuangan non-bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Departemen Keuangan yang dujalankan oleh Bapepam LK. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oeh Dewan Syariah Nasional MUI.

Fungsi dari lembaga keuangan non-bank ialah Lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga risiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini adalah merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpan dana untuk menghasilkan pendapatan.[10]

Lembaga keuangan non-bank antara lain:

1.      Pasar Modal (Capital Market)

Pengertian pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal (emiten), sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek dipasar modal. Sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Pasar modal dikenal dengan nama bursa efek.[11]

      Pasar modal indonesia juga diramaikan oleh pasar modal syariah yang diresmikan 14 maret 2003 dengan berbagai aturan pelaksanaan yang secara operasional di awasi oleh Bapepam-LK, sedangkan pemenuhan prinsip syariahnya diatur oleh DSN-MUI.

      Pasar modal menurut UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 1 ayat 12 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitang dengan efek.

      Sedangkan pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatanya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip syariah.

      Fungsi dari pasar modal ialah pertama, pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana, dan fungsi keuangan pasar modal berperan sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dll. Dan ketiga, modal yang diperdagangkan dalam pasar modal merupakan modal yang diukur dari waktunya merupakan modal jangka panjang.

      Risiko yang mungkin dapat terjadi dan dihadapi investor antara lain: risiko daya beli, risiko bisnis, risiko tingkat bunga, risiko pasar, dan risiko likiditas.

2.      Pasar Uang (Money Market)

Pasar uang adalah mekanisme untuk memperdagankan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari satu tahun. Kegiatan dipasar uang ini terjadi karena ada dua pihak, pihak pertama yang kekurangan dana yang sifatnya jangka pendek, pihak kedua memiliki kelebihan dana dalam waktu jangka pendek juga. Mereka itu dipertemukan dipasar uang, sehingga unit yang kekurangan memperoleh dana yang dibutuhkan, sedangkan unit yang kelebihan memperoleh penghasilan atas uang yang berlebih tersebut.[12]

Dalam praktik pasar uang konvensional, yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang dalam jangka waktu tertentu. Jadi dipasar tersebut terjadi transaksi pinjam meminjam dana, yang selanjutnya menimbulkan utang-piutang. Adapun barang yang ditransaksikan dalam pasar ini adalah secara kertas berupa surat utang atau janji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu pula.

Dari segi islam, pasar uang syariah merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas. Hanya saja harus diakui saat ia masih sangat dibutuhkan pengembangan pasar uang berbasis syariah.

Funsi pasar uang secara tidak langsung sebagai sarana pengendali moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka dan berfungsi sebagai informasi dimana pasar uang dapat memberikan informasi bagi perusahaan, pemerintah, masyarakat, perorangan, sektor luar negri, dan peserta pasar uang lainnya mengenai kondisi moneter, preferensi dan tingkah laku pasar uang, pengaruh kebijakan moneter serta pengaruh dari interaksi kegiatan ekonomi dalam dan luar negeri.

Tujuan Pasar Uang adalah:

a. Untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek,

b. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas,

c. Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja,

d. Sedang mengalami kalah kliring.

Adapun jenis-jenis risiko investasi yang mungkin dihadapi investor dipasar uang yaitu, risiko pasar, risiko reinvestmen, risiko gagal bayar, risiko inflasi, risiko valuta, risiko politik, risiko likuiditas.[13]

3.      Perusahaan Asuransi

Secara umum pengertian asuransi adalah perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta suransi) yang dengan menerima premi dari tertanggung, penanggung berjanji akan membayar sejumlah pertanggungan manakala tertanggung mengalami kerugian dan didasarkan atas hidup atau matinya seseorang.

Asuransi menurut UU No. 2 tahun 1992 adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.[14]

Pengertian dari sudut pandang syariah ialah, asuransi syariah adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, dimana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya tau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, keluarga, atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, dan usia tua.[15]

Manfaat asuransi bagi para peserta ialah, rasa aman dan perlindungan, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, berfungsi sebagai tabungan, dan alat penyebaran risiko. Dan dalam perasuransian memiliki beberapa risiko yaitu, risiko murni, risiko investasi, risiko individu, dan risiko tanggung gugat.[16]

4.      Dana Pensiun

Dana pensiun diatur dalam undang-undang No.11 tahun1992 adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun juga merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola dan menjalankan program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun.

Tujuan dana pensiun terhadap peserta yaitu, Memberikan penghargaan kepada karyawannya yang telah mengabdi, Agar di masa usia pensiun karyawan dapat menikmati hasil, Memberikan rasa aman dari segi batiniah, Meningkatkan motivasi karyawan, dan Meningkatkan citra perusahaan.[17] Dan fungsi utama dana pensiun bagi para peserta antara lain yaitu, asuransi, tabungan, dan pensiun[18]

5.      Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan modal ventura menurut Keppres No.61 ahun 1988 adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Pembiayaan modal ventura berbeda dengan bank yang memberikan pembiayaan berupa pinjaman atau kredit. Bentuk pembiayaan tersebut dapat berupa obligasi dengan syarat pengembalian dan bunga yang lebih lunak misalnya imbalan bagi hasil. Dan jangka waktu penyertaan saham modal ventura bersifat sementara antara 3-10 tahun. Menurut Keppres No.61 Tahun 1988 paling lama 10 tahun harus sudah diinvestasi.

Sedangkan modal ventura syariah adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dengan berlandaskan prinsip syariah.

Mekanisme modal ventura terdiri dari tiga unsur yang terlibat secara langsung, pertama pemilik modal yang menginginkan keuntungan yang tinggi dari modal yang dimilikinya, kedua profesional yang mempunyai keahlian dalam mengelola onvestasi dan mencari jenis investasi potensial, dan yang ketiga perusahaan yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.

Modal ventura memiliki tujuan dan manfaat. Tujuannya ialah memungkinkan dam mempermudah pendirian suatu perusahaan baru dan membantu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya dll. Sedangkan manfaatnya ialah kemungkinan berhasilnya usaha lebih besar, meningkatkan efisiensi pendistribusian produk, meningkatkan kemampuan memperoleh keuntungan dan meningkatkan likuiditas.[19]

6.      Lembaga Pembiyaan

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang kusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan yang mencakup usaha sewa guna usaha, anjak piutang (factorin), usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen (KMK No.448/KMK.017/2000 tentang perusahaan pembiayaan yang diubah dengan KMK No.84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan).

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang diwajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pengelolaan dan pengembangan perusahaan pembiayaan harus memerhatikan bidang pemasaran, produksi, keuangan, permodalan, sumber daya insani. Disamping itu harus ditetapkan program kerja yang jelas, komperhensip, serta dilakukan pemantauan secara terus-menerus.

Dalam aturan pembiayaan selain menggunakan sistem konvensional juga dilakukan berdasarkan prinsip syariah dengan akad-akad yang telah diatur berdasarkan putusan ketua Bapepam LK No. PER-04/BL/2007. Termasuk didalam lembaga pembiayaan antara lain:

a.       Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing)

Perusahaan sewa guna usaha bergerak dibidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleg nasabah. Menurut peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan yang dimaksud dengan sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dengan demikian, sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa menyewa. Objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak penyewa memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa. Sedangkan sewa guna usaha syariah hampir sama hanya dengan berdasarkan pembayaran secara angsuran prinsip syariah.[20]

b.      Perusahaan Anjak Piutang (Factoring)

Menurut peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan anjak piutang (factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan. Sedangkan anjak piutang syariah adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurus atas piutang tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Anjak piutang dilakukan berdasarkan akad wakalah bil ujrah.

c.       Perusahaan Kartu Plastik

Salah satu kgiatan sistem pembayaran yang saat ini telah berkembang pesat adalah alat pembayaran dengan kartu plastik. Pada dasarnya kartu plastik adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran sebagai transaksi atau jasa atau menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan disamping untuk melakukan penarikan uang tunai. Kartu plastik dalam perkembangannya diakomodasikan dengan keuangan syariah kususnya dalam Fatwa DSN-MUI No.42/DSN-MUI/V/2004 tentang syariah change card dan No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah.[21]

d.      Pembiayaan Konsumen (consumer finace)

Pembiayaan konsumen adalah kegiataan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara ansuran pembiayaan konsumen termasuk kedalam jasa keuangan dan dapat dilakukan baik oleh bank ataupun lembaga keuangan non bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan. Sedangkan pembiayaan konsumen syariah adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah.

7.      Perusahaan Pegadaian

Pegadaian adalah bentuk lembaga pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha gadai yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

Sedangkan pengertian Gadai dalam fiqh disebut rahn, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara’ artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil sebagai tebusan.[22]

Pegadaian secara syariah adalah pegadaian yang dalam  menjalankan operasionalnya berpegang kepada prisnsip syariah. Pegadaian syariah dilakukan dengan dua akad, yaitu akad raahn dan akad tijarah.

Sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintahan yang berhak memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat, maka pada dasarnya lembaga pegadaian tersebut mempunyai tugas, tujuan, serta fungsi-fungsi pokok sebagai berikut.

a.       Tugas Pokok

Yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hokum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi.

b.      Tujuan pokok

Sifat usaha dan pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolah. Oleh karena itu, pegadaian pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan pokok sebagai berikut:

1). Turut melaksanakan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinaman atas dasar hokum gadai.

2). Mencegah praktek pagadaian gelap da pinjaman tidak wajar.

c. Fungsi pokok pegadaian adalah sebagai berikut:

1). Mengelolah penyaluran uang pinjaman atas dasar hokum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, da hemat.

2). Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat.

3). Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian,  pendidikan dan pelatihan.

4). Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaia.

5). Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian.[23]

                        Usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak.

8.      Lembaga Keuangan Syariah Mikro

a.       Lembaga Pengelolaan Zakat (BAZ dan LAZ)

Sesuai dengan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat diamanahkan untuk memperdayakan lembaga zakat melalui BAZ (Badan Amil Zakat) yang dibentuk oleh pemerintah  dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dapat dibentuk oleh masyarakat. Melalui BAZ dan LAZ ini diharapkan agar harta umat islam bisa terkonsentrasi pada sebuah lembaga resmi dan dapat disalurkan secara lebih optimal.

Zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Tujuan pengelolaan zakat sendiri adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dengan dua pola, yaitu pola konsumtif dan produktif.

b.      Lembaga Pengelolaan Wakaf

Sesuai amanah Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang wakaf dibentuklah Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan diindonesia. Wakaf sendiri menurut Undang-undang No.4 tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Rukun wakaf sendiri ada 4 yaitu, pertama orang yang berwakaf, kedua benda yang diwakaf kan, ketiga orang yang menerima manfaat zakat, dan keempat lafaz atau ikrar wakaf (sighat). Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.[24]

9.      BMT (Baitul Mal Wat Tamwil)

Baitul mal wat tanwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tanwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan kegiatan ekonominya. Selain itu BMT bisa menerima titipan zakat, infak dan sedekah dan menyalurkanya sesuai amanahnya.

Tujuan BMT yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada kususnya dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan sifat BMT yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.

BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan sertifikat operasi/kemitraan dari PINBUK (pusat inkubasi bisnis usaha kecil dan menengah) dan jika telah mencapai nilai aset tertentu segera menyiapkan diri kedalam badan hukum koperasi.[25]

BAB III

PENUTUP

            Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperruntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumen, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

            Fungsi lembaga keuangan dapat ditinjau dari empat aspek, yaitu dari sisi jasa-jasa penyedia financial, kedudukanya dalam sistem perbankan, sistem finansial, dan sistem moneter.

Struktur lembaga keuangan terdiri dari dua yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung mengimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat, terutama guna pembiayaan investasi perusahaan-perusahaan. Lembaga yang terdapat di lembaga keuangan non-bank yaitu, pasar modal, pasar uang, perusahaan asuransi, perusahan modal ventura, dana pensiun, lembaga pembiayaan, perusahaan pegadaian,  lembaga keuangan syariah mikro, dan Baitul Mal wat Tanwil (BMT).

DAFTAR PUSTAKA

Adjie Pratomo Amry. http://adjieamry.blogspot.com/2012/09/lembaga-keuangan-pengertian-bentuk-dan.html

Anna Rachma, http://anarahma03.blogspot.com/2013/01/makalah-lembaga-keuangan.html.

Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2008 tentang syariah card.

Handiman, Ade Arthersa dan Endia. Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jakarta: Indeks, 2006

http:// id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_keuangan

http://uwah39zzz.blogspot.com/2012/03/pengertian-dan-ruang-lingkup-lembaga_13.html

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2008

Martin, Jhon D. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, jilid 1, 1994

Restika Juhasmi. http://restikajuhasmi.blogspot.com/2013/01/makalah-bank-dan-lembaga-keuangan.html

Siamat, Dahlan. Manajemen Lembaga Keuangan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2004 edisi ke 4

Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana,2009

Susilo, Y. Sri dkk. Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta: Salemba Empat, 2000

Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian

Wijaya, Faried. Perkreditan, Bank Lembaga-lembaga Keuangan. BPFE: Yogyakarta. 1999

Wijaya, Syarif.  Lembaga Keuangan Dan Bank. Yogyakarta: BPFE, 2000

---

[1] http://uwah39zzz.blogspot.com/2012/03/pengertian-dan-ruang-lingkup-lembaga_13.html

[2] Y. Sri Susilo, dkk. Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Salemba Empat, 2000) hal 2-3

[3] Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2004 edisi ke 4) hal. 5

[4] Syarif Wijaya, Lembaga Keuangan Dan Bank. (Yogyakarta: BPFE, 2000) hal 6

[5]  Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2008) hal 2

[6] Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. (Jakarta: Kencana,2009) ha 29-35

[7] http://anarahma03.blogspot.com/2013/01/makalah-lembaga-keuangan.html

[8] Adjie Pratomo Amry , http://adjieamry.blogspot.com/2012/09/lembaga-keuangan-pengertian-bentuk-dan.html

[9]  http:// id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_keuangan

[10] Anna Rachma, http://anarahma03.blogspot.com/2013/01/makalah-lembaga-keuangan.html.

[11] Adjie Pratomo Amry, http://adjieamry.blogspot.com/2012/09/lembaga-keuangan-pengertian-bentuk-dan.html.

[12] Jhon D Martin, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, jilid 1, 1994) hal. 34

[13] Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2004 edisi ke 4) hal. 207-208

[14] Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian

[15] Ade Arthersa dan Endia Handiman, Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. (Jakarta: Indeks, 2006) hal. 234

[16] Andri Soemitra. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Hal 255-256

[17]http://anarahma03.blogspot.com/2013/01/makalah-lembaga-keuangan.html

[18] Y. Sri Susilo dkk, Bank dan Lembaga Keuangan Laiu. (Jakarta: Salemba Empat, 2000) hal 217

[19] Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. hal 260-261

[20] Dahlan Siamat. Manajemen Lembaga Keuangan. Hal 297

[21] Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2008 tentang syariah card.

[22] Restika Juhasmi. http://restikajuhasmi.blogspot.com/2013/01/makalah-bank-dan-lembaga-keuangan.html

[23] Faried Wijaya, Perkreditan, Bank Lembaga-lembaga Keuangan. (BPFE: Yogyakarta. 1999) hal 52

[24] Andri Soemitra. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Hal 448

[25] Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah . Hal 468