BAB I
PENDAHULUAN
A.
LATAR
BELAKANG
Sejarah
ekonomi Indonesia adalah kisah pertarungan gagasan atas dua pokok soal penting:
kepantasan subsidi dan nasib kemakmuran ekonomi. Kerap kali kedua ide tersebut
bertemu dalan satu komoditas utama: minyak. Pada awal 1980-an Indonesia pernah
mendapatkan rezeki minyak (oil boom) akibat harga minyak melesat menjadi
US$ 30/barrel, dari harga sebelumnya dikisaran US$ 10/barrel. Bonanza
minyak itu diperoleh karena Indonesia menjadi eksportir minyak, sehingga tiap
kenaikan harga minyak internasional merupakan berita gembira karena penerimaan
negara meningkat. Tapi, sejak 2003 Indonesia telah menjadi importir neto minyak
sehingga kenaikan harga minyak internasional menimbulkan petaka yang panjang.
Pengalaman 2005 dan 2008 lalu merupakan cerita pahit betapa menderitanya
masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Pemerintah tidak mampu melindungi
rakyatnya dari situasi tersebut, meskipun dana kompensasi sudah diberikan (BLT).[1]
Rencana
pemerintah untuk membatasi subsidi BBM, walaupun terkesan terlambat, layak
untuk diapresiasi. Pertanyaannya, apakah pemerintah benar-benar mempunyai
keberanian untuk merealisasikannya. Pandangan tersebut sangat beralasan,
mengingat ketidaksolidan pendapat para menteri dalam berbagai kesempatan,serta
pengalaman 2011 di mana pemerintah beberapa kali berencana mengurangi subsidi
BBM tetapi rencana tersebut dibatalkan salah satunya akibat tidak tahan kritik
pengamat.
Kenaikan
BBM yang cukup drastis merupakan konsekuensi yang harus dihadapi akibat ruang
fiskal yang semakin sempit serta ketidakberanian pemerintah menaikkan harga BBM
dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan utama saat ini adalah bagaimana
membangun komunikasi dengan rakyat terkait dengan rencana pembatasan subsidi
serta bagaimana mengalokasikan dana hasil penghematan secara optimal.
Dengan
bahasa yang mudah dimengerti, masyarakat perlu diedukasi melalui berbagai forum
dan media. Rakyat perlu dipahamkan bahwa Indonesia bukanlah negara yang kaya
akan minyak, gas alam dan batu bara seperti yang dipersepsikan selama ini.
Fakta bahwa harga BBM di Indonesia jauh lebih murah dari pada harga di banyak
negara berkembang perlu dipaparkan dengan jernih.
Pemerintah
perlu membuat program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat. Program
seperti pengembangan infrastruktur dan transportasi publik, serta penyediaan
tempat tinggal, sekolah dan rumah sakit murah bagi kalangan berpenghasilan
rendah akan sangat mengena. Pemberian dana bantuan tunai perlu dilanjutkan
dengan nilai yang disesuaikan untuk mengakomodasi kenaikan harga kebutuhan
akibat inflasi. Semua rencana tersebut harus dikomunikasikan dengan baik,
sekali lagi melalui bahasa yang mudah dimengerti rakyat. Di negeri mana pun,
menaikkan harga BBM bukanlah kebijakan populer, tetapi apabila pemerintah tidak
menerapkan rencana tersebut, mereka tidak saja akan kehilangan kesempatan untuk
memperbaiki profil dan efektivitas APBN, tetapi juga akan kehilangan
kredibilitas. Impaknya, efektivitas pemerintah SBY pada masa mendatang akan
semakin menurun dan berpotensi menjadi lame duck, jauh sebelum Pemilu
2014 dilaksanakan.
Para
pemimpin tidak boleh takut kepada pengamat tetapi harus takut kepada sejarawan;
karena sejarawan akan mencatat karya mereka sedangkan pengamat akan selalu
mengkritik setiap kebijakan pemerintah. Bagi seorang pemimpin sejati, tidak ada
yang lebih membanggakan daripada menghasilkan karya besar yang memakmurkan
rakyat dan dicatat oleh sejarah dengan tinta emas.
B.
RUMUSAN MASALAH
Adapun rumusan masalah dalam makalah
ini adalah:
1.
Bagaimana
dampak kebijakan menaikkan BBM terhadap perekonomian Indonesia?
2.
Bagaimana
dampak kebijakan menaikkan BBM terhadap pertumbuhan ekonomi?
3.
Bagaimana
dampak kebijakan menaikkan BBM terhadap inflasi?
4.
Bagaimana
dampak kebijakan menaikkan BBM terhadap buruh?
5.
Bagaimana
dampak kebijakan menaikkan BBM terhadap pengangguran?
6.
Bagaimana
dampak kebijakan menaikkan BBM terhadap neraca pembayaran?
7.
Bagaimana
dampak kebijakan menaikkan BBM terhadap harga bahan-bahan pokok?
8.
Bagaimana
dampak kebijakan menaikkan BBM terhadap penggunaan transportasi umum?
C.
MANFAAT YANG DIPEROLEH
Adapun
manfaat dari penulisan makalah ini adalah:
1.
Untuk
mengetahui dampak kebijakan menaikkan BBM terhadap perekonomian Indonesia.
2.
Untuk
mengetahui dampak kebijakan menaikkan BBM terhadap pertumbuhan ekonomi.
3.
Untuk
mengetahui dampak kebijakan menaikkan BBM terhadap inflasi.
4.
Untuk
mengetahui dampak kebijakan menaikkan BBM terhadap buruh.
5.
Untuk
mengetahui dampak kebijakan menaikkan BBM terhadap pengangguran.
6.
Untuk
mengetahui dampak kebijakan menaikkan BBM terhadap neraca pembayaran.
7.
Untuk
mengetahui dampak kebijakan menaikkan BBM terhadap harga bahan-bahan pokok.
8.
Untuk
mengetahui dampak kebijakan menaikkan BBM terhadap penggunaan transportasi
umum.
BAB II
PEMBAHASAN
A.
PENGARUH
KENAIKAN HARGA BBM TERHADAP PEREKONO-MIAN INDONESIA
Indonesia
merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi, akan tetapi lumbung minyak
di tanah air ini banyak dikelola oleh perusahaan asing dikarenakan keterbatasan
SDM yang dimiliki indonesia. Pertamina sebagai jargon BUMN dalam pengelolaan
minyak bumi hanya sebagai pajangan dan Pemerintah lebih bernafsu memberikan
izin pengelolaan kepada perusahaan asing untuk mencari keuntungan tersendiri
tanpa mempedulikan kesejahteraan rakyatnya.
Beberapa
tahun belakangan ini pemerintah sering sekali mengeluarkan wacana yang
menyerukan kenaikan harga BBM , ditahun ini juga pemerintah sudah
menetapkan akan melakukan kenaikan BBM. kenaikan harga BBM justru semakin
mensengsarakan rakyat, belajar dari kenaikan BBM tahun 2005 dan 2008 justru
menimbulkan polemik dan kesengsaraan dalam masyarakat. Akan tetapi Menteri
Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan hal yang kontaradiktif dengan kondisi
yang dialami masyarakat bahwa harga kebutuhan pokok stabil bahkan beberapa
bahan pokok mengalami penurunan terutama beras, gula naik sedikit begitu pula
dengan minyak goreng dan harga-harga lainya masih dalam batas wajar. Aneh bin
ajaib, pernyataan ini sungguh jauh dari normal dan hanya mementingkan
kepentingan pejabat saja tanpa melihat rakyatnya menjerit akibat kebijakan
sesat ini.
Kenaikan
BBM juga akan meningkatkan laju inflasi. Memandang kenaikan harga BBM justru
berdampak pada peningkatan harga-harga sehingga mendorong laju inflasi pada
level yang cukup tinggi yang dapat memicu gejolak sosial di masyarakat serta
meningkatkan jumlah masyarakat miskin akibat daya beli masyarakat makin
merosot.
Kebutuhan
akan komoditas BBM sudah menyentuh semua aspek kehidupan. Tekanan harga pada
komoditas BBM akan berpengaruh pada harga barang atau jasa lainnya. Kenaikan
harga BBM yang disertai dengan peningkatan harga barang berimplikasi pada
menurunnya daya beli masyarakat. Ini akan semakin memberatkan masyarakat kecil
di saat momen kenaikan harga BBM berdekatan dengan hari raya lebaran dan masa
liburan sekolah.
Selain
itu kenaikan harga BBM bersubsidi akan berimplikasi pada melonjaknya tingkat
kemiskinan. Meski pemerintah berjanji untuk memberikan kompensasi pada
masyarakat kecil namun dampaknya dinilai tidak akan signifikan.Kompensasi yang
bertujuan sebagai jaring pengaman agar masyarakat miskin tidak semakin jatuh ke
jurang kemiskinan justru berpotensi dimanfaatkan oleh agenda politik. Pasalnya,
dalam waktu dekat Indonesia akan memasuki masa pemilihan umum (pemilu).Orang
miskin akan semakin bertambah karena ada kepentingan politik untuk pencitraan.
Selain
berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia kenaikan harga BBM juga
berpengaruh terhadap kondisi social rakyat Indonesia. Kemudian terkait dengan
dampak sosial adalah adanya anggapan bahwa Pemerintah hanya mementingkan
kepentingan kelompok asing dan golongan kaya yang hanya mencari keuntungan
bahkan aspek sosial yang selama ini terabaikan seperti fasilitas jalan raya
yang banyak berlubang, bangunan sekolah banyak yang rusak, belum lagi persoalan
sampah yang menumpuk tidak dikelola mengancam kesehatan.
Lambannya
peran Pemerintah mengatasi aspek sosial ini akan menyulitkan pengambilan
keputusan terkait kebijakan yang akan dibuat sehingga nantinya akan menjadi
tidak optimal secara keseluruhannya. Ditinjau secara menyeluruh bahwa kehidupan
masyarakat di kota dan daerah berbeda sehingga peran pemerintah Pusat dan Daerah
diharapkan dapat bersinergi dengan kondisi sosial yang nampak saat ini. Dan
masih banyak pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan akibat kenaikan BBM di
Indonesia di segala aspek kehidupan.
Indonesia
memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan bahan bakar. Seharusnya
pemerintah fokus pada bagaimana mengembangkan potensi sumber daya alam tersebut
sehingga persediaan energi dapat terbarukan dan dapat menyerap lapangan
pekerjaan bagi masyarakat luas. Selama ini pemerintah hanya fokus pada politik
ditingkat pusat dengan isu demokrasi berkeadilan tetapi selama itu pula proses
hukum di negeri ini banyak yang terabaikan dan pembangunan infrastruktur yang
tidak optimal. Seolah kebijakan yang dibuat hanya untuk formalitas sebagai
pembuat kebijakan yang hasil akhirnya justru soal berapa banyak perolehan hasil
pemilu mendatang untuk mempertahankan suara pemilihan atau mungkin juga soal
kebijakan ekonomi yang pro kepada pihak asing sehingga aspek sosial dan ekonomi
rakyat menjadi terabaikan.
Jika
minyak bumi dikelola oleh BUMN maka keuntungan akan lebih dirasakan oleh
masyarakat. Pengelolaan yang dominan oleh asing menandakan negara gagal dalam
memanfaatkan SDA yang ada. Kenaikan harga BMM jelas tidak mensejahterakan
rakyat, seharusnya pemerintah memikirkan solusi cerdas seperti negara penghasil
minyak lainnya yang mengelola minyaknya dengan baik dan menjualnya lebih murah
di dalam negeri.
B.
PERTUMBUHAN EKONOMI
Apapun
pertimbangan menaikkan harga BBM, bagi kalangan miskin atau nyaris miskin,
implikasinya hanya satu: kenaikan harga
kebutuhan pokok. Sebaliknya menurut pemerintah, tak mungkin kas negara
terus-menerus dipakai untuk menambal subsidi BBM karena sektor lain menjadi
terbengkalai.
Menurut
catatan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, tahun lalu besaran subsidi
kesehatan hanya Rp43,8 triliun, infrastruktur Rp125,6 triliun, bantuan sosial Rp70,9
triliun, sementara subsidi BBM menyedot dana paling besar, Rp165,2 triliun.
Padahal itu belum termasuk subsidi listrik yang berjumlah Rp 90 triliun,
sehingga secara total subsidi energi APBN 2011 mencapai Rp 255 triliun.
Realisasi subsidi BBM juga cenderung membengkak dari angka acuan karena
konsumsi BBM yang tak terkendali.
Tahun
2010 misalnya, subsidi BBM yang mestinya habis pada hitungan Rp 69 triliun
kemudian membesar menjadi Rp 82,4 triliun. Hal sama terulang pada 2011 dimana
anggaran subsidi Rp 96 triliun kemudian bengkak menjadi hampir dua kali, yakni Rp
165,2 triliun. Akibatnya kesempatan berinvestasi dalam bentuk infrastruktur dan
pembangunan nonfisik, termasuk kesehatan dan pendidikan, menjadi lebih sedikit.
Pengurangan subsidi BBM, menurut pemerintah, akan dialihkan sebagian pada
program infratsruktur, meski belum jelas apa saja bentuknya dan bagaimana
realisasinya.
Enny
Sri Hartati dari INDEF menilai situasi ini sangat tak adil bagi kelompok
miskin. Lebih tepat sasaran kalau kemudian diarahkan pada pembangunan
infrastruktur atau program pengentasan kemiskinan lain.
C.
INFLASI LEBIH TINGGI
Pengamat
ekonomi Aviliani menyatakan, pemerintah harus mewaspadai risiko melambungnya
inflasi jika harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan. Dia memperkirakan,
kenaikan harga BBM pada kisaran Rp 1.500 hingga Rp 2.000 akan memicu tingkat
inflasi nasional menjadi 6,5 persen pada tahun ini. Jika kenaikan BBM berkisar Rp
1.500 sampai Rp 2.000 kemungkinan inflasi akan bertambah sekitar 1 hingga 2
persen sehingga inflasi nasional akan naik menjadi sekitar 6,5 persen. Badan
Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mengumumkan bahwa laju inflasi umum tahun kalender
2011 mencapai 3,79 persen.
Bank
Indonesia juga memperkirakan jika harga BBM dinaikan pada kisaran Rp 500 hingga
Rp 1.500 maka akan menimbulkan inflasi lebih dari 5,5 persen. Menurut Aviliani,
pemerintah tidak memiliki pilihan kecuali menaikan harga BBM akibat
melambungnya harga minyak mentah dunia. Hal itu terutama setelah Iran
menghentikan ekspornya ke negara Eropa. Harga minyak sempat mencapai 115 dolar
AS per barel. Inflasi akibat kenaikan harga BBM tidak akan menimbulkan gejolak
asalkan rupiah tetap pada kisaran RP 8.500 hingga Rp 9.000 per dolar AS.
Selain
itu, tingkat konsumsi masyarakat tetap tinggi. Karena kecenderungan masyarakat Indonesia
ketika rupiah menguat, maka konsumsi akan meningkat juga. Dengan tingkat
konsumsi yang tetap tinggi, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan tetap
terjaga di kisaran 6 persen pada tahun ini. Sebabnya, sekitar 64 persen angka
pertumbuhan nasional ditopang dari konsumsi.
Kenaikan
harga BBM senilai Rp 2.000 per liter dari harga sekarang akan menghemat
anggaran subsidi sebesar Rp 26 triliun dengan inflasi tinggi. Guna menekan
inflasi tersebut maka pelarangan penggunaan konsumsi BBM bersubsidi khusus
untuk mobil pribadi dinilai lebih kecil risiko inflasinya dibanding kenaikan
harga BBM untuk semua kendaraan.
Sementara
itu, pengamat perminyakan Kurtubi mengatakan, pemerintah harus segera
menyesuaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi seiring dengan tren naiknya
harga minyak dunia. Krisis finansial yang terjadi di Uni Eropa dan Amerika,
serta ketegangan antara Iran dan negara barat terkait sanksi ekspor minyak Iran
menjadi faktor utama pemicu naiknya harga minyak dunia. Kenaikan BBM Rp 1.500
per liter, akan menjadi kebijakan yang paling realistis. Kurtubi memperkirakan,
harga minyak dunia akan menembus 120 dolar AS per barel untuk Indonesian Crude
Price (ICP), bahkan jika Selat Hortmutz ditutup akan mencapai 120 dolar AS
hingga 130 dolar AS per barel.
D.
DAMPAK TERHADAP BURUH
Pengaruh
kenaikan harga BBMakan sangat terasa untuk para buruh nasional. Apalagi, 46
Komponen KHL dalam Permenaker 17/2005 sudah otomatis akan naik nominal
harganya. Contoh sederhana, harga sandang, pangan, sewa kamar pasti dan
lain-lainnya pasti akan naik, sedangkan revisi komponen KHL untuk menyesuaikan
harga komponen tersebut dilakukan pada akhir tahun.
Kenaikan
harga BBM juga dapat berakibat naiknya biaya produksi yang menyebabkan kenaikan
biaya produksi sehingga membebankan kenaikan biaya produksi tersebut kepada
pekerja, seperti menunda pembayaran gaji, memotong gaji atau mengurangi jumlah
pekerja. Seorang anggota DPR asal Kepulauan Riau meminta Kementrian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (kemenakertras) untuk mengimbau Apindo agar tidak
melakukan hal-hal tersebut kepada karyawannya, akibat dampak kenaikan harga BBM
yang berdampak pada sektor Industri.
Masih
ada solusi lain untuk mengatasi kenaikan harga minyak dunia selain menaikkan
harga BBM bila Pemerintah mau kreatif dan tidak selalu mencari solusi yang
paling mudah. Seperti melakukan penghematan anggaran dengan melakukan diet
ketat untuk tidak belanja hal-hal yang tidak penting, memaksimalkan pendapatan
pajak agar tidak bocor dan lain-lainnya.
E.
PENGANGGURAN
Dampak kenaikan harga bahan bakar ini
terhadap aktivitas ekonomi dikenal dengan istilah multiplier effect. Misalnya jika BBM naik menjadi Rp 6.000/ liter maka akan menaikkan harga barang
dan jasa, karena kenaikan harga bahan bakar itu menjadi komponen penting dalam
penentuan harga produk barang dan jasa.
Ketika harga barang dan jasa naik,
dengan asumsi pendapatan masyarakat tetap maka daya beli masyarakat pun turun. Bahkan
sangat mungkin terjadi bahwa pendapatan masyarakat tidak selalu naik sebanding
dengan kenaikan harga BBM. Akibat lebih lanjut, jika harga barang dan jasa naik
maka produk domestik tidak dapat bersaing dengan produk asing yang membanjiri Indonesia.
Dampak lebih lanjut adalah penjualan
industri turun, omzet turun, pendapatan masyarakat turun. Akibat lebih
lanjutnya adalah PHK dan naiknya angka pengangguran. Dalam waktu yang
bersamaan, ketika harga BBM akan naik, muncullah program bantuan tunai yang
digulirkan pemerintah dengan tujuan meredam dampak sosial ekonomi masyarakat,
yang disebut BLSM. Program bantuan tersebut bersifat konsumtif, sesaat, tampak
sebagai kebijakan tambal sulam, tidak dapat memberdayakan ekonomi masyarakat,
sering salah sasaran, dan justru akan menghambat tumbuhnya potensi-potensi
ekonomi masyarakat.
F.
NERACA PEMBAYARAN
Bank
Indonesia mendukung kenaikan harga bahan bakar minyak karena jika tidak
dilakukan turut memperbesar defisit neraca pembayaran akibat pembengkakan
konsumsi komoditas itu.satu sisi, dampak dari kebijakan menaikkan harga bahan
bakar minyak (BBM) bakal mendorong inflasi di atas target apabila kenaikan di
atas Rp 1.000 per liter. Gubernur bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan setiap kebijakan
pasti ada dampak yang harus ditanggung. Namun, ada dampak positif juga yang
diperoleh dari kenaikan harga BBM, karena mengurangi subsidi dan konsumsi
masyarakat. Sebenarnya kalau tidak dilakukan kenaikan harga, bukan hanya APBN
kesulitan, neraca pembayaran kita pun kesulitan. Mulai tengah tahun lalu neraca
migas Indonesia defisit. Padahal dari 50 tahun lalu mengalami surplus. Darmin
mengutarakan total ekspor migas nasional dibandingkan dengan impor, jauh lebih besar komoditas impornya. Hal itu turut memperketat
transaksi berjalan dari neraca pembayaran.[2]
G.
KENAIKAN BBM BERDAMPAK TERHADAP KENAIKAN HARGA BAHAN
POKOK
Kenaikan
harga BBM tidak dapat dilihat dari satu aspek, tapi yang dikhawatirkan banyak
pihak adalah multiplier effect-nya
terhadap harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga bisa dipastikan
masyarakat kecil yang akan menerima dampak yang paling berat. Ini yang seharusnya menjadi pertimbangan
serius pemerintah sebelum mengambil langkah menaikkan harga BBM.
APBN kita memang berat
menanggung seluruh kebutuhan pembangunan. Pemerintah melihat salah satu opsi
untuk menstabilkan APBN dengan mengurangi subsidi BBM. Sebagai gantinya,
pemerintah berencana mengalihkan sebagian biaya subsidi BBM dalam bentuk
bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga
BBM.
Jazuli Juwaini
mengatakan, dirinya memahami BLSM sebagai bentuk pengaman sosial untuk
mengompensasi dampak kenaikan BBM. Di luar efektifitas dan ketepatan sasaran
dalam penyalurannya, sejatinya BLSM hanya mengatasi persoalan dalam jangka
pendek karena sifatnya yang sementara dan tunai. “multiplier effect kenaikan harga BBM dampaknya jangka panjang dalam
menambah beban kehidupan masyarakat ekonomi lemah.
Dalam jangka panjang
kehidupan rakyat yang miskin akan semakin sulit. Jika kenaikan harga BBM tak
terelakkan maka pemerintah tak boleh merasa cukup dengan penyaluran BLSM. Pemerintah
wajib meningkatkan dan menggalakkan program-program pemberdayaan fakir miskin
dengan dukungan anggaran yang memadai dan manajemen program yang lebih
terintegrasi, transparan dan akuntabel, tepat sasaran, dan terukur (targetted).
Anggaran kemiskinan
dalam APBN saat ini baru berupa bantuan sosial sekitar Rp 60 triliun yang tersebar di sekitar 19
kementerian/lembaga. Sayangnya anggaran sebesar itu tidak terkoordinasi dengan
baik, lemah dalam perencanaan dan implementasi yang dapat dilihat dari serapan
anggaran, sehingga tidak berdampak signifikan pada penanggulangan kemiskinan.
Adapun rincian subsidi
tersebut untuk subsidi BBM, LPG, BBN (Rp
137,4 triliun) , listrik (Rp 65
triliun) dan alokasi cadangan risiko energi (Rp
23 triliun). Kedua, memberi ruang gerak pemerintah untuk membuat
kebijakan terkait harga BBM dengan mencabut pasal 7 ayat 6 uu no. 22 tahun 2011
serta upaya penanggulangan dampaknya. Jika hal ini terealisasi, angka defisit
APBN sebesar 2,23 tercapai seperti dalam usulan pemerintah.[3]
H.
KENAIKAN BBM DORONG PENGGUNAAN
TRANSPORTASI UMUM
Perseroan
Terbatas Eka Sari Lorena Transport tbk (LORENA) menanggapi positif penaikan
harga bahan bakar minyak (BBM) karena akan mendorong masyarakat menggunakan
transportasi umum. Penaikan BBM itu akan mengurangi kendaraan pribadi sehingga
mendorong masyarakat menggunakan trasnportasi umum, dan kami diuntungkan.
Kenaikan harga BBM dampaknya lebih
terasa kepada mobil pribadi dan tidak berpengaruh
signifikan terhadap beban perusahaan di sektor transportasi. Kenaikan BBM itu
lebih berdampak kepada mobil pribadi, sedangkan bus menggunakan solar dan
naiknya tidak besar.
Ia mengatakan bahwa di negara-negara yang
berkembang positif salah satunya dapat dinilai dari transportasi umum yang
baik. Dengan demikian, perseroan akan meningkatkan kinerja. Apalagi pemerintah
juga gencar melakukan pembangunan infrastruktur.[4]
I.
KENAIKAN
HARGA BBM BERISIKO MENINGKATKAN LAJU INFLASI
Suku bunga, inflasi dan harga BBM bersubsidi
Gambar
di atas menunjukkan bagaimana perubahan inflasi sangat memengaruhi tingkat suku
bunga. Hal ini karena masyarakat akan meminta tingkat bunga yang lebih tinggi
untuk menutupi penurunan daya beli uang di masa datang. Bank Indonesia (BI)
juga menggunakan suku bunga yakni bi rate
untuk mengatur supply uang di sistem keuangan Indonesia. Untuk mengerem laju
inflasi, bi menaikan bi rate sehingga
masyarakat lebih memilih untuk menyimpan uangnya daripada membelanjakannya. Hasilnya,
demand terhadap barang menurun sehingga kenaikan harga barang (inflasi) dapat
tertahan.
Harga
BBM secara historis merupakan faktor yang dapat memacu laju inflasi ke level
yang tinggi. Ekonom menilai setiap kenaikan BBM bersubsidi sebesar 20% maka
akan meningkatkan laju inflasi tahunan sekitar 0,4%. Pemerintah yang sedang
mempertimbangkan meningkatkan harga BBM bersubsidi tentunya akan berdampak pada
percepatan inflasi. Inflasi yang berakselerasi akan memaksa BI untuk
meningkatkan level suku bunga acuannya, bi
rate. Sebagai acuan suku bunga, peningkatan bi rate akan diikuti oleh peningkatan suku bunga pinjaman dan
kemudian suku bunga simpanan di perbankan.[5]
BAB III
PENUTUP
A.
KESIMPULAN
Isu
kenaikan harga BBM subsidi sudah muncul sejak setahun lalu. Isu ini terus
berkembang hingga muncul rencana membatasi pemakaian BBM subsidi. Sejak itu
banyak spekulan yang bermain di bisnis ini mencoba mengambil untung. Caranya
BBM ditimbun, dan harga pun melambung tinggi.
Kenaikan
harga BBM memang pada dasarnya tidak dapat dipungkiri sehubungan dengan
berbagai faktor-faktor baik internal dan eksternal yang menekan perekonomian
negara. Meroketnya hutang akibat peningkatan ABPN yang harus dialokasikan untuk
subsidi BBM. Selain itu, demi mewujudkan peningkatan daya beli masyarakat dan
kemandirian perlu adanya upaya untuk terus merangsang masyarakat demi tidak
berpangkunya pada subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Dengan
mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, menerima kebijakan pemerintah untuk
melakukan pengurangan subsidi BBM diharapkan dapat menjadi jawaban atas
berbagai persoalan ini. Pemerintah harus berani bersikap bahwa, beban anggaran
akan semakin berat kalau tidak dinaikkan.
Namun,
ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan untuk diperhatikan pemerintah.
Rencana kenaikan harga BBM subsidi telah disambut dengan berbagai aksi
demonstrasi, mulai dari mahasiswa hingga buruh.
B.
SARAN
Terlambatnya
respons pemerintah untuk mengelola ekspektasi inflasi akan membuat tingkat
inflasi tahun ini bergerak liar dan memberikan dampak yang tidak terlalu
menggembirakan bagi perekonomian Indonesia. Karena itu, beberapa langkah harus
mendapat prioritas pemerintah dan BI untuk meredam ekspektasi inflasi.
1. Pemerintah harus lebih fokus dan
inovatif untuk menjaga dan memperbaiki manajemen stok sebagai jaminan bahwa
barang (juga jasa), khususnya barang kebutuhan pokok, tersedia di pasaran pada
tingkat harga wajar. Selain memperbaiki jalur distribusi, pemerintah juga harus
mempersiapkan diri secara matang untuk melakukan operasi pasar.
2. Penegakan hukum untuk meredam
munculnya motif-motif spekulatif, seperti penimbunan BBM dan barang kebutuhan
pokok lainnya, perlu lebih diintensifkan. Dalam kaitan ini, pemerintah perlu
lebih serius melakukan penataan sistem monitoring dan evaluasi agar tindakan
bisa segera dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan spekulatif. Aktivasi Tim
Pengendali Inflasi Daerah (TPID) perlu menjadi bagian dari penataan sistem
monitoring dan evaluasi ini.
3. Menekan biaya produksi yang selama
ini membebani baik sektor pertanian atau industri. Dalam kaitan dengan sektor
pertanian,ada baiknya pemerintah menjamin stabilitas harga dan ketersediaan
beberapa saprodi (sarana produksi pertanian), seperti pupuk, pestisida, dan
benih. Dalam kaitan dengan sektor industri, fokus perhatian harus lebih
diarahkan untuk mengeliminasi faktor-faktor yang mendorong munculnya fenomena
ekonomi biaya tinggi (seperti biaya birokrasi dan pungutan liar).
4. Untuk menjaga persepsi pasar bahwa
inflasi terkendali, ada baiknya BI tidak terlalu sensitif untuk menaikkan Bi rate. Artinya, Bi rate sebaiknya tetap dipatok pada level 5,75 persen dan BI bisa
menggunakan instrumen moneter lainnya, seperti giro wajib minimum (GWM), untuk
menstabilkan likuiditas.
DAFTAR PUSTAKA
Wahyuningsih, Endang, 2012. Dampak
Kenaikan Harga Minyak
http://candranopitasari.blogspot.com/2012/04/dampak-dan-kebijakan-pemerintah.
html
http://www.citizenjurnalism.com/world-news/indonesia/cj-dpr-ri-news/kenaikan-bbm
-berdampak-terhadap-kenaikan-harga-bahan-pokok/
http://www.investor.co.id/national/kenaikan-bbm-dorong-penggunaan-transportasi-
umum/63147
http://premierinvestment.wordpress.com/2013/05/07/pilihan-investasi-di-saat-kenai-
kan-harga-bbm/
[2]
http://candranopitasari.blogspot.com/2012/04/dampak-dan-kebijakan-pemerintah.html
[3]
http://www.citizenjurnalism.com/world-news/indonesia/cj-dpr-ri-news/kenaikan-bbm-berdampak-terhadap-kenaikan-harga-bahan-pokok/
[4]
http://www.investor.co.id/national/kenaikan-bbm-dorong-penggunaan-transportasi-umum/63147
[5]
http://premierinvestment.wordpress.com/2013/05/07/pilihan-investasi-di-saat-kenaikan-harga-bbm/
